JATIM ZONE – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan penyelewengan program Bantuan Sosial Pangan Sumenep (BSPS) 2024 yang diusung Fraksi PKB DPRD Sumenep mendapat respons dari anggota dewan lainnya.
Salah satunya, Moh. Hanafi dari Fraksi Demokrat yang mendorong agar rencana tersebut ditindaklanjuti secara serius.
Hanafi, politisi senior asal Pulau Kangean, menyatakan kesepakatannya dengan sikap tegas Fraksi PKB. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses kedua, Rabu 23 April 2025.
“Beberapa waktu terakhir, saya banyak membaca pemberitaan mengenai wacana pembentukan posko pengaduan BSPS hingga pansus oleh Komisi III. Kami sangat mengapresiasi hal itu,” ujar Hanafi saat menyampaikan interupsi.
Ia menegaskan, jika wacana tersebut hanya berhenti sebagai isu tanpa realisasi, maka keriuhan di ruang publik harus segera dihentikan.
Hanafi juga meminta pimpinan dewan memberikan penjelasan terkait mekanisme pengambilan keputusan di setiap alat kelengkapan dewan, termasuk Komisi III.
Hal ini penting untuk menghindari simpang siur pemahaman masyarakat, terutama terkait program BSPS yang ramai diperbincangkan saat reses.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menyatakan bahwa posko pengaduan BSPS telah dibuka sejak 21 April 2025 dan akan beroperasi selama 10 hari.
Posko yang beroperasi pukul 10.00–14.00 WIB itu bertujuan menampung pengaduan masyarakat, baik dari penerima bantuan, kepala desa, maupun tokoh masyarakat.
“Kami berharap masyarakat dapat menyampaikan bukti-bukti jika ada indikasi penyimpangan dalam program BSPS 2024,” kata Muhri.
Dengan adanya dukungan dari Fraksi Demokrat, wacana pembentukan pansus BSPS semakin menguat. Namun, realisasinya masih perlu dibahas lebih lanjut di tingkat dewan.
