Penulis : Khairul Amin
JATIM ZONE – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melalui Bappeda setempat menggelar sosialisasi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.
Acara yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait berlangsung di ruang rapat Trunojoyo, Kantor Bappeda Sumenep, Jumat, 24 Januari 2025.
Hadir pada acara tersebut, Dinas Pendidikan, DPMD, Dinas Pertanian, Diskoperindag, Dinsos P3A, Dinas Perikanan, Dikes P2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PRKP dan Perhubungan, Dinas PUTR, Disbudporapar, Satpol PP, BPBD, Disnaker, Diskominfo, DPMPTSP, Inspektorat Daerah, serta BPS setempat.
Tim Universitas Brawijaya (UB) Malang juga turut hadir untuk membantu penyusunan dokumen RPKD.
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP,. M.Si,. IPU. menyatakan bahwa dokumen RPKD menjadi pedoman strategis penanggulangan kemiskinan secara terencana, sinergis, dan lintas sektor.
“RPKD ini menjadi landasan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan lima tahun mendatang,” ujar Arif.
Dokumen RPKD bertujuan memahami permasalahan kemiskinan yang kompleks dan merumuskan strategi penanggulangan berbasis intervensi kebijakan pemerintah pusat, swasta, dan pihak lainnya.
“Melalui RPKD, pemerintah mendorong sinergi kebijakan sebagai prioritas penanggulangan kemiskinan,” jelas Arif.
Pria berparas mapan ini mengaku proses penyusunan dokumen RPKD melibatkan tim UB Malang dan perangkat daerah pengampu kemiskinan agar data dan informasi lebih terarah dan strategis.
“Koordinasi lintas sektor penting untuk memastikan pelaksanaan RPKD sistematis, terpadu, dan komprehensif,” imbuh Arif.
Sementara tahapan prioritas berdasarkan nilai determinan mencakup peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas hidup layak, jaminan sosial, dan skenario ketenagakerjaan. “Verifikasi data diperlukan untuk menentukan sasaran prioritas yang akan menjadi fokus utama,” pungkas Arif.
