JATIM ZONE – Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengumumkan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap OPD selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam membangun Sumenep.
“Kami sedang melakukan kajian mendalam terhadap hasil evaluasi pemerintahan selama 4,5 tahun terakhir. Sebelum mengisi jabatan yang masih kosong, kami akan melakukan rotasi,” jelas Achmad Fauzi setelah menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Sumenep pada Senin, 17 Maret 2025.
Bupati Fauzi menekankan bahwa rotasi jabatan ini akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat. Kepala dinas yang dinilai kurang semangat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpotensi untuk dipindahkan.
“Ini bukan tentang perasaan pribadi saya, tetapi tentang perasaan dan kepuasan masyarakat. Jika masyarakat merasa kepala dinasnya tidak semangat dan tidak responsif, maka kami tidak akan ragu untuk melakukan perubahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, suami Nia Kurnia ini menjelaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya fokus pada kinerja individu, tetapi juga pada kemampuan OPD dalam berinovasi dan memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat. Rotasi pejabat, menurutnya, bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan responsif.
“Semua OPD harus bekerja dengan semangat yang sama, tidak boleh ada yang lamban atau tidak memahami visi besar yang sedang kita jalankan,” ujarnya.
Bupati Fauzi juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja mereka agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
“Saya ingin memastikan bahwa pelayanan publik berjalan maksimal. Jika ada kepala dinas yang tidak bisa mengikuti ritme kerja pemerintah daerah, lebih baik diganti dengan yang lebih siap,” tandasnya.
Diketahui, sejumlah OPD di Sumenep masih memiliki kekosongan jabatan. Proses pengisian posisi ini diharapkan dapat segera dilakukan setelah evaluasi selesai, sehingga seluruh OPD dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah.
