JATIM ZONE – Simpang siur terkait anggaran publikasi media di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memunculkan dua pernyataan yang bertolak belakang.
Di satu sisi, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumenep, Irwan Sujatmiko, menyatakan adanya pemangkasan anggaran publikasi untuk tahun 2025. Sementara Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa anggaran untuk media tetap aman dan tidak akan dipangkas.
Irwan Sujatmiko, yang akrab disapa Miko, mengonfirmasi bahwa memang terjadi pemangkasan anggaran publikasi di Kominfo. “Anggaran publikasi di Kominfo memang ada pemangkasan,” ujarnya, Selasa, 11 Maret 2025.
Ia juga menyarankan agar media menunda pengajuan berkas kerja sama publikasi karena belum ada keputusan final dari pimpinan terkait mekanisme dan alokasi anggaran.
“Untuk penyetoran berkas publikasi jangan dulu, Mas. Soalnya, belum ada keputusan dari pimpinan,” tegas Miko.
Anggaran publikasi tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, anggaran publikasi mencapai Rp2,85 miliar, sedangkan untuk tahun 2025, anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp2,1 miliar.
Namun, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo memberikan pernyataan yang berbeda. Ia memastikan bahwa anggaran publikasi untuk media tidak akan dipangkas. “Nggak, kalau (anggaran) untuk media saya pastikan tetap, tidak akan ada pemangkasan,” tegasnya saat ditemui di ruang tamu khusus Bupati di Pendopo Agung Keraton Sumenep beberapa waktu lalu.
Bupati Sumenep mengakui bahwa memang ada pemangkasan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun hal tersebut tidak berlaku untuk anggaran publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Pernyataan yang saling bertolak belakang ini menimbulkan kebingungan di kalangan media lokal. Di satu sisi, Kominfo mengisyaratkan adanya pemangkasan dan ketidakpastian, sementara di sisi lain, Bupati menjamin anggaran publikasi tetap aman.
Sementara itu, Kasubid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Sumenep, Firman, diketahui telah menjalin komunikasi dengan sejumlah media terkait pengajuan kerja sama iklan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Benarkah anggaran publikasi tetap aman seperti klaim Bupati, atau justru benar-benar mengalami pemangkasan seperti yang dinyatakan Kominfo?
