JATIM ZONE – Masyarakat dan aktivis Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk segera menanggapi keluhan mereka mengenai kondisi kapal feri yang melayani rute Kalianget – Pulau Sapudi – Situbondo.
Kapal feri yang dikelola oleh PT Dharma Dwipa Utama ini dinilai sudah tidak layak operasi dan sering mengalami gangguan mesin di tengah laut, sehingga membahayakan keselamatan penumpang dan menghambat aktivitas ekonomi.
Menurut aturan terbaru, kapal penyeberangan harus dilengkapi dengan dua mesin dan dua ramp (depan dan belakang). Namun, kapal feri yang saat ini beroperasi tidak memenuhi standar tersebut.
Hasan Al Hakiki, seorang aktivis Pulau Sapudi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera mengganti kapal feri dengan yang lebih besar dan memadai, seperti KMP Munggiyango Hulalo.
“Perekonomian di Pulau Sapudi semakin berkembang, tetapi transportasi laut yang ada tidak mendukung. Kami membutuhkan kapal feri yang lebih besar untuk mengangkut barang dan penumpang secara efisien,” ujar Hasan, yang akrab disapa Kiki.
Ia menambahkan bahwa kapasitas kapal feri yang terbatas menyebabkan antrean panjang, terutama untuk pengiriman barang. Selain itu, jumlah perahu barang milik pribadi di Pulau Sapudi juga semakin berkurang, baik karena dijual maupun tenggelam. Hal ini semakin memperparah masalah transportasi laut di wilayah tersebut.
Kiki juga mengungkapkan bahwa kapal feri yang ada sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Tiket untuk kendaraan mobil harus dipesan jauh-jauh hari, tetapi masih ada slot yang sengaja dikosongkan dan dijual dengan harga mahal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Meskipun Pemkab Sumenep telah menyediakan kapal cepat untuk masyarakat Pulau Sapudi, kapal tersebut hanya dapat dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan tidak dapat mengangkut kendaraan.
“Kapal cepat tidak bisa membawa kendaraan, sehingga kendaraan barang tetap bergantung pada kapal feri yang sudah tidak layak,” pungkas Kiki.
Masyarakat dan aktivis Pulau Sapudi berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengganti kapal feri yang lebih layak, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sapudi.
