JATIM ZONE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kegiatan ini digelar di El Malik Hotel pada Selasa, 25 Februari 2025 dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah daerah, partai politik, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.
Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, menyatakan bahwa meskipun Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan aman, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.
“Kami mengundang berbagai pihak untuk memberikan masukan agar pelaksanaan pemilu ke depan dapat lebih baik. Perubahan sistem pemilu juga perlu dipersiapkan sejak awal,” ucap Nurussyamsi dalam pembukaan acara.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam FGD tersebut adalah tingkat partisipasi pemilih. Meskipun partisipasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tergolong tinggi, angka pemilih pada Pilkada Sumenep justru mengalami penurunan.
Komisioner KPU Sumenep, Malik Mustofa, mengungkapkan bahwa hal ini menjadi perhatian serius. Menurutnya, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih menjadi salah satu penyebab utama penurunan partisipasi.
“Beberapa wilayah mencatat angka partisipasi yang lebih rendah dibandingkan pemilu sebelumnya. Ini menjadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” jelas Malik Mustofa.
Beberapa peserta FGD mengusulkan agar KPU lebih gencar melakukan kampanye, terutama bagi pemilih pemula, serta meningkatkan sosialisasi di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah.
Selain partisipasi, FGD juga membahas masalah akurasi daftar pemilih tetap (DPT). Salah satu kendala yang sering muncul adalah masih tercatatnya nama pemilih yang sudah meninggal dalam DPT.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan keakuratan DPT. Masalah data pemilih ini harus segera diselesaikan agar pemilu berikutnya dapat berjalan lebih baik,” tegas Nurussyamsi.
KPU Sumenep berkomitmen untuk lebih aktif dalam menyinkronkan data pemilih dengan Dukcapil serta memastikan tidak ada pemilih fiktif atau ganda dalam daftar pemilih.
FGD ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam menyelenggarakan pemilu yang transparan dan berintegritas.
Nurussyamsi menegaskan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari FGD ini akan menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan pemilu di masa depan.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, baik dari segi logistik, sosialisasi, maupun akurasi data pemilih. Harapannya, pemilu berikutnya dapat lebih berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat,” tutupnya.
Melalui FGD ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sumenep ke depan dapat semakin baik, transparan, serta mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi.
